Pontianak – Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 09.00 wib, bertempat diaula Kantor PT. Pelindo Regional 2 Pontianak. Kajati Kalbar Dr.Masyhudi sebagai pembicara dalam acara “ Sosialisasi Pelabuhan Bersih di Lingkungan PT Pelindo (Persero) Regional 2 Pontianak “.
Kajati Kalbar menyampaikam bahwa Praktik mafia pelabuhan sudah sangat meresahkan dan berpotensi menghambat investasi dan lalu lintas perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri melalui ekspor dan impor yang berimplementasi terhadap perkembangan perekonomian dan pembangunan nasional.
Praktik mafia pelabuhan berindikasi sebagai kejahatan korupsi, perpajakan, cukai, kepabeanan dan/atau tindak pidana umum lainnya yang terorganisir sehingga dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan koorporasi. “Kejaksaan mempunyai peran sentral dan strategis dalam penegakan hukum pemberantasan mafia Pelabuhan baik secara preventif maupun represif,” katanya.
Kejaksaan juga membentuk TIM Pemberantasan Mafia Pelabuhan yang dalam pelaksanaannya nantinya TIM tersebut dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak kementerian/Lembaga terkait dalam rangka penegakan hukum secara preventif maupun represif.
Kejaksaan Tinggi Kalbar siap memberikan dukungan baik kepada PT Pelindo (Persero) Regional 2 Pontianak, maupun kepada para pelaku usaha yang menggunakan jasa Pelabuhan untuk memberantas praktik mafia pelabuhan, sehingga nantinya dapat menekan biaya operasional lalu lintas barang dan program pemerintah melakukan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19 dapat terlaksana dan pada akhirnya roda perekonomian di wilayah Kalimantan Barat dapat meningkat dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat dapat terwujud.
Hadir dalam kegiatan tesebut kajari pontianak, General manajer PT. Pelindo Regional 2 Pontianak, Syahbandar, Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat, Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Pontianak, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pontianak, Kepala Imigrasi Kota Pontianak dan para Ketua DPD Asosiasi Pengusana di Pelabuhan Pelindo Regional 2 Pontianak.
Acara tersebut dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat dengan menerapkan 5M.
Penkum Kejati Kalbar