Kejati-Kalbar.go.id
Berita Berita Utama

KAJATI KALBAR MELAKUKAN PERTEMUAN BERSAMA DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV. KALBAR TERKAIT PEMBERANTASAN MAFIA PUPUK BERSUBSIDI DI KALIMANTAN BARAT  

Pada Selasa,  25 Januari 2022 bertempat di Kantor Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalimantan Barat, Kajati Kalbar DR. Masyhudi, SH., MH bersama Tim Satgas Mafia Pupuk Bersubsidi Kejati Kalbar, melakukan audiensi langsung kepada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalimantan terkait penyaluran pupuk bersubsidi di Kalimantan Barat.

Dalam kesempatan ini, Kajati Kalbar menyampaikan bahwa di Kejati Kalbar telah membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Pupuk Bersubsidi di Kalimantan Barat, tugas Satgas ini menyelesaikan kendala-kendala dan hambatan termasuk informasi-informasi terhadap masih adanya laporan dari masyarakat adanya kelangkaan atau keterlambatan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi di Kalbar.

Pupuk ini penting sekali untuk menuju swasembada pangan di Kalbar sehingga kita berdasarkan perintah dan arahan Jaksa Agung R.I, kita konsen terhadap penyaluran pupuk bersubsidi, kita berharap tidak ada kelangkaan atau keterlambatan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi, penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran kepada para petani yang berhak, pupuk tersebut dapat dimanfaatkan dan digunakan tepat pada waktunya, akhirnya Kalbar bisa berswasembada pangan.

Tupoksi Satgas Mafia Pupuk Bersubsidi Kejati Kalbar memastikan apa saja kendala dilapangan dan apakah ada pihak-pihak yang bermain terhadap penyaluran pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi harus tersedia untuk para petani terutama pada saat musim tanam akan tetapi masih ada daerah yang langka, dalam kenyataannya kuota pupuk bersubsidi untuk Kalbar hanya sebesar 30% (tigapuluh persen) yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian sehingga untuk Kalbar masih kekurangan 70% (tujuhpuluh persen) sehingga kekurangan 70% (tujuhpuluh persen) nya, selama ini ditutupi oleh pupuk non subsidi, akan tetapi para mengeluh karena harga pupuk non subsidi sangat mahal, ini juga menjadi masukan untuk pemerintah pusat untuk menambah kekurangan (70%) pupuk bersubsidi di Kalimantan Barat, kita berharap ada penambahan kuota untuk Kalbar sehingga petani bisa memanfaatkan pupuk bersubsidi

Berdasarkan informasi dari daerah-daerah yang melaporkan masih ada keluhan dari para petani tentang sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi, atas laporan tersebut masih kita proses dan dalami penyebabnya, sekarang masih dalam progress pemeriksaan nanti akan kita lihat apakah memang benar ada yang bermain atau apakah ada kendala-kendala penyalurannya.

Audiensi inipun dilaksanakan dengan mempedomani protokol kesehatan yang sangat ketat dengan melaksanakan 5 M.

Related posts